Berita Daerah

Lira Q Flotim Buka Sub Distrik di Solor Timur

Flotim, Lentira
Untuk mendekatkan pelayanan Lembaga Investasi Masyarakat (Lira Q) kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur (Flotim) secara merata, Lira Q Distrik Flotim telah membuka Sub Distrik baru di Kecamatan Solor Timur tepatnya di Desa Wulu Blolong.
Walaupun terbilang baru akan tetapi Lira Q sub distrik Solor Timur yang berdiri pada tanggal 20 November 2007 lalu, telah berhasil menjalankan program-program Lira Q antara lain, Program Pendidikan atau beasiswa terdidik dan Program Ekonomi atau penguatan modal usaha masyarakat.
Untuk program beasiswa terdidik, sub distrik ini telah merekrut 50 orang pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan untuk program penguatan ekonomi rakyat berjumlah 20 orang.
Hal ini diungkapkan oleh Supervisor sub distrik Solor Timur, Hendrikus Sei Manuk, ketika berkunjung ke redaksi Lentira. Dirinya menjelaskan, hasil sementara yang telah diperoleh oleh sub distrik ini bukan hal yang perlu dibanggakan, masih banyak pekerjaan dan cobaan yang harus dijalani oleh sub distrik ini.
“Kami baru 6 bulan berdiri di Desa Wulu Blolong, untuk sementara kami baru berhasil merekrut 70 orang mitra yang terbagi dalam program beasiswa terdidik Lira Q sebanyak 50 orang yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan PT. Sedangkan sisa 20 orang lagi untuk program modal usaha,” ungkapnya.
Hendrikus menjelaskan, kehadiran sub distrik ini pada awalnya sempat mendapat tanggapan miring dari masyarakat, pasalnya masyarakat setempat masih merasa trauma dengan lembaga atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang selama ini juga mempunyai program serupa.
“Memang awalnya banyak kendala, karena masyarakat setempat merasa trauma dengan lembaga-lembaga seperti ini, karena dulu mereka terpengaruh dengan bisnis-bisnis uang semacam ini. Sehingga kehadiran Lira Q pada awalnya kurang mendapat tempat dimasyarakat,” jelas Hendrikus.
Namun hal ini tentu saja tidak menjadi kendala dari sub distrik Wulu Blolong, dengan berbekal 8 orang staf yang ada sub distrik tersebut terus giat melakukan pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat setempat dengan cara bersosialisasi tentang Lira Q dan program-program unggulan secara umum.
Menurut Hendrik, untuk program penguatan modal usaha memang terbilang baru untuk sub distrik ini, namun dengan melihat latar belakang masyarakat setempat dapat dipastikan bahwa untuk kedepannya sub distrik Solor Timur akan lebih banyak lagi memperoleh mitra penguatan modal usaha.
“Meskipun terhitung baru di Solor Timur namun kami optimis untuk kedepannya kami akan lebih banyak mendapatkan mitra, kami sekarang masih terus giat melakukan soisalisasi tentang program ini. Kami lebih fokus kepada masyarakat kecil yang mempunyai usaha seperti kios kecil dan teman-teman yang ojek,”
Menanggapi pertanyaan Lentira tentang seberapa besar antusias masyarakat setempat tentang program penguatan ekonomi dan apakah kendala yang tengah dihadapai, Hendrikus mengungkapkan bahwa, kendala terbesar yang tengah dihadapi oleh sub distrik ini yaitu banyak masyarakat Solor timur yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP).
Hal ini akan mempersulit warga yang ingin menjadi mitra Lira Q karena salah satu prasyarat untuk menjadi mitra yang diterapkan lembaga ini adalah harus memiliki KTP sebagai persayaratan utama.
“Sampai saat ini belum banyak warga yang memiliki KTP Nasional, sehingga keinginan mereka untuk menjadi mitra terkendala dengan hal ini, namun kami sedang upayakan walaupun hanya pakai KTP sementara, mereka yang mau bermitra dapat segera memasukkannya, untuk itu, Lira Q sub distrik Solor Timur juga telah melakukan pendekatan dengan Pemda setempat terkait hal ini,” jawabnya.
Dirinya menambahkan, secara umum kehadiran Lira Q di Solor Timur mendapat tangapan positif dari masyarakat terutama untuk program beasiswa pendidikan, “Mereka ingin sekali anak-anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan hingga ke PT, dengan harapan walaupun di Solor ini Lira Q baru masuk tetapi banyak masyarakat begitupun kami sebagai staf untuk 5 atau 6 tahun kedepan bisa menciptakan sarjana-sarjana muda yang berprestasi,” imbuhnya. (tim)




Dampak Kenaikan BBM
Di Belu Supir Angkot Mogok Cari Uang

Belu, Lentira
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30% berpengaruh pula terhadap tarif Angkutan Kota (Angkot) maupun angkutan pedesaan. Di beberapa Kabupaten, tarif angkot sudah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemda setempat. Namun di Kabupaten Belu sampai hari Selasa (27/05) lalu pihak Pemerintah Daerah belum juga mengeluarkan tarif angkutan yang baru.
Hal tersebut membuat para supir baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan merasa sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah.
Menyikapi hal ini, sesuai hasil pantauan Lentira disekitar terminal Bus luar kota yang saat ini sedang dibangun di Halikelen Senin (26/05) lalu terdapat puluhan angkutan Pedesaan memilih untuk tidak beroperasi atau mogok.
“Kami merasa sangat kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah yang sampai saat ini belum mengeluarkan Surat Keputusan kenaikan tariff angkutan pedesaan yang baru Terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak,” ungkap salah seorang supir angkutan pedesaan yang berhasil ditemui Lentira.
Dikisahkannya, sebelum kenaikan BBM perharinya mereka menyetor rata-rata Rp.150.000,-. Namun setelah kenaikan BBM pendapatan perharinya hanya mencapai antara Rp.70.000,- sampai Rp.90.000,-, hal ini disebabkan karena Pihak Pemerintah Daerah belum mengeluarkan keputusan kenaikan tariff angkutan yang baru dalam hal ini angkutan pedesaan sehingga tariff angkutan masih tetap sama seperti saat sebelum dilakukan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada akhir mei 2008 yang lalu.
“Sebelum kenaikan BBM rata-rata kami dapat Rp.150.000 per hari. Namun setelah kenaikan BBM setoran kami hanya berkisar antara Rp.70.000 sampai Rp.90.000 per hari. Sisi lain kami supir angkutan diminta oleh juragan agar bisa mengejar setoran sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga kami minta pihak Pemda jangan terlalu lama mengeluarkan Surat Keputusan kenaikan tariff angkutan yang baru,” ujarnya.
Dari informasi yang diperoleh dilapangan, dalam penentuan dan penetapan tarif angkutan pedesaan yang baru tidak boleh dibawah presentase kenaikan harga BBM sebesar 30%. Sehingga misalnya untuk tarif angkutan pedesaan dari betun ke Atambua yang sebelum kenaikan BBM Rp. 10.000 per orang menjadi Rp13.000 per penumpang.
Aksi mogok ini tentu saja membuat para pengguna jasa angkutan merasa kecewa dengan sikap para supir. Seperti yang disaksikan Lentira, setiap angkutan pedesaan yang melintasi jalan sekitar terminal luar kota Halikelen untuk menuju ke atambua diberhentikan dan para penumpang diminta untuk turun dari angkutan sebagai bentuk solidaritas, sehingga untuk melanjutkan perjalanan ke atambua para penumpang harus menumpang angkutan kota namun ada yang menggunakan jasa ojek. (abi)




Wisuda Perdana STISIP Fajar Timur Atambua
Dari 107 Mahasiswa Hanya 61 yang berhasil

Belu, Lentira
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua untuk tahun ini berhasil mencetak 61 orang sarjana dalam kegiatan wisuda perdana periode Mei Tahun Akademik 2007/2008 Senin (26/05) yang lalu di Gedung Graha Kirana Atambua.
61 wisudawan yang diwisuda pekan lalu merupakan bagian dari 107 jumlah keseluruhan Mahasiswa angkatan pertama Tahun Akademik 2002/2003.
Pada kesempatan tersebut Ketua Yayasan STISIP Fajar Timur Atambua Dr. Drs. Rm. Marsel Bria, Pr. MA, yang langsung memimpin acara tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa, wisuda perdana ini merupakan bukti nyata keberhasilan seorang mahasiswa dari sebuah pergulatan dengan ilmu pengetahun di Perguruan Tinggi (PT).
Bria Mengisahkan, pada awal penerimaan Mahasiswa angkatan pertama oleh STISIP Fajar Timur Atambua tahun Akademik 2002/2003 sebanyak 107 orang yang berasal dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Belu.
Namun dalam perjalanannya mengenyam pendidikan di STISIP Fajar Timur Atambua yang berhasil mencapai tahap akhir sebanyak 61 orang yang di wisuda, sehingga presentase keberhasilan sebesar 57,8% dan prestasi yang diraih sebesar 78%.
Sementara itu Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan yang membacakan Surat Keputusan dalam Acara yudisium kelulusan mahasiswa program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu politik periode Mei tahun akademik 2007/2008 mengatakan,
Sesuai Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua No. 001/I/III/ISIP.ST/-/2008 tentang Yudisium Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fajar Timur Atambua Periode Mei Tahun Akademik 2007/2008.
Untuk maksud tersebut di atas maka dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STISIP Fajar Timur Atambua tentang yudisium kelulusan Mahasiswa program Sarjana STISIP Fajar Timur Atambua periode Mei Tahun Akademik 2007/2008. Mengingat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional.
Maka ketua STISIP Fajar Timur Atambua memutuskan, menetapkan hasil yudisium kelulusan Mahasiswa STISIP Fajar Timur Atambua periode Mei Tahun Akademik 2007/2008 untuk lulusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Sosial politik seperti yang tercantum dalam surat keputusan ini.
Dijelaskan olehnya, jumlah wisudawan-wisudawati yang dikukuhkan atau di wisuda sebanyak 61 orang yang terbagi dalam 2 Jurusan yaitu Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Sosial Politik.
Presentase kelulusan dari setiap Wisudawan-wisudawati rata-rata memuaskan dan sangat memuaskan karena Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dari 61 wisudawan-wisudawati berkisar antara 2,85 sampai 3,56. 5 wisudawan mencapai prestasi sebagai Cum Laude antara lain Marius Wilurahan, S. Ip dengan IPK 3,56 Wilhelmus, S. Sos dengan IPK 3,54, Yohanes Ola, S. Sos dengan IPK 3,54, Dominika Seuk Bau, S. Ip dengan IPK 3,45 dan Melkianus Yosep Bere dengan IPK 3,45.
Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri Bupati Belu Joacim Lopez dan dalam sambutannya dirinya mengungkapkan Profisiatnya, “Ini merupakan acara yang spektakuler karena STISIP Fajar Timur Atambua berhasil menguak sejarah baru bagi wilayah Belu,” ungkapnya.
Lopez menjelaskan, pendidikan adalah napas kehidupan bagi seorang anak manusia di muka bumi ini, oleh karena itu, bila seseorang berhenti belajar maka ia dianggap mati oleh pendidikan.
Untuk meningkatkan SDM lewat bidang pandidikan bukan hanya tugas pemerintah tetapi merupakan kerja sama dari berbagai elemen terkait termasuk Lembaga-Lembaga Swasta.
“Melihat SDM di Belu tidak kalah saingnya dengan daerah-daerah lain namun dalam menerapkannya tergantung ketekunan kita dalam menjalaninya sehingga kedisiplinan menjadi factor penting dalam mewujutnyatakan ilmu yang diperoleh,” jelas Lopez. (abi)




Lira Q Sub District Malaka Barat Sosialisasi Program

Belu, Lentira
Berbagai terobosan sudah ditempuh oleh Sub Distrik Program Manager (SDPM) Malaka Barat, Maria Y. M Nahak S. Pi, bersama 5 orang stafnya dalam melakukan sosialisasi program LIRA Q kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Malaka Barat. Salah satu diantaranya yaitu melakukan sosialisasi Publik.
Terkait hal tersebut, Rabu 21/05 lalu Sub District Malaka Barat bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam hal ini pihak Kecamatan melakukan sosialisasi public program LIRA Q bertempat di Aula Kecamatan Malaka Barat.
Pihak kecamatan yang membantu memfasilitasi dengan menghadirkan semua Kepala Desa bersama aparaturnya untuk mengikuti sosialisasi Program LIRA Q yang dibawakan langsung oleh District Program Manajer (DPM) Lira Q District Belu, Alfridus M. F. Bria, SP, yang berjumlah 59 peserta.
Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Camat Malaka Barat, Remigius Asa, SH yang diwakili oleh Sekcam Malaka Barat, Silvester Leto, SH dalam arahannya mengatakan, kehadiran Lira Q masih terlalu awam di mata masyarakat Malaka Barat. Sehingga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Lira Q dapat memberikan gambaran dan informasi baru tentang apa saja yang menjadi program-program Lira Q. “Sehingga ketika staf Lira Q yang akan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat kita merasa tidak asing lagi dengan kehadiran LIRA Q,” katanya.
Dalam membawakan materi tentang program-program Lira Q, DPM District Belu Alfridus M. F Bria, SP, banyak mendapat tanggapan dan respon dari peserta sosialisasi terutama berkaitan dengan Legalitas lembaga tersebut.
Menanggapi pertanyaan tersebut Alfridus menjelaskan bahwa Lira Q memiliki Ijin bangun Lembaga yang jelas tertera dalam Akta Notaris no.02 an. Heny J Tanoni, SH dan telah terdaftar di PN Kupang No.02/AN/LIRA/1.95/2007/PN.KPG dan Lira Q telah melaporkan lembaga tersebut ke Kesbanglinmas Kabupaten Belu dan telah mendapat Rekomendasi ijin bangun Lembaga di Belu.
Berbagai pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan peserta sosialisasi berhubungan dengan program-program LIRA Q, dapat dijelaskan secara mendetail oleh DPM Distrik Belu, secara baik sehingga peserta sosialisasi merespon positif dan mengungkapkan pernyataan dukungannya terhadap kehadiran dan program-program Lira Q.
Selain itu para Kepala Desa bersedia membantu memfasilitas staf Lira Q di Malaka Barat yang akan melakukan sosialisasi langsung program-program Lira Q ke masysrakat. (abi)



Harga BBM Naik
Pengusaha dan Supir Angkot di Kefa Mengalami Kerugian

Kefamenanu, Lentira
Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini mulai dirasakan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) khususnya, harga sembako dan angkutan Umum mulai naik perlahan namun pasti.
Dari pantauan media ini situasi terakhir senin 26/05 pekan lalu di Kefamenau, pasca pengumuman tersebut sejumlah Angkutan Kota (Angkot) dalam dan luar kota lebih memilih tidak beroperasi, sebagian angkot terpaksa tetap beroperasi walaupun menurut para supirnya, minim penghasilan perhari dengan memberlakukan tarif lama selama dua hari belakangan ini.
Hal ini memicu sejumlah supir dan pemilik angkot melakukan aksi unjuk rasa guna mempertegas sikap Pemerintah Daerah, dalam aksinya sejumlah Bus dan mikrolet bergerak dari arah terminal melewati arah dua jalur Jalan Eltari sambil membunyikan klakson sepanjang perjalanan menuju Kantor Bupati.
Masa demo yang awalnya ingin bertemu Bupati TTU, tidak terlaksana sebab masa diarahkan Kepala Satpol Pamong Praja ke DPRD. Masa yang berorasi didepan kantor DPRD TTU tentu saja mengundang perhatian semua pegawai dan anggota dewan.
Hingga pukul 12.00 wita para supir akhirnya diterima oleh Kadis Perhubungan Alvidius Olvadius Djara Sip dan Asisten I Piter D Afeampah beserta Ketua DPRD TTU Agustinus Talan,S. Sos diruang Sidang DPRD Kabupaten TTU.
Sebelumnya para Supir Angkutan Umum menilai Pemerintah terkesan lamban dalam mengkaji kenaikan tarif Angkutan umum dampak kenaikan harga BBM pasca pengumuman pemerintah Pusat.
David Solokana Kordinator aksi Unjuk yang juga Supir angkot Juanda mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan melalui DPRD sebagai Legitemet rakyat kecil menanggapi lambatnya sikap pemerintah Daerah terhadap kenaikan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM dua hari belakangan ini sehingga berakibat para angkot mengalami kerugian yang tidak sedikit
“Padahal pemerintah pusat telah resmi menetapkan dan mengumumkan kenaikan harga BBM dari Rp.4.500 menjadi Rp.6.000 (premium) dan solar meningkat menjadi Rp.5.500 dengan demikian maka para supir merasa resah,” kata Solokana.
Pasalnya pasca pengumuman kenaikan Harga BBM tersebut, para Supir mengaku merugi dua hari belakangan ini sehingga setoran perhari minim akibat harga BBM meningkat dan masih tetap menggunakan tarif angkutan umum yang lama.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut, Kadis Perhubungan Kabupaten TTU Alvian Olvadius Djara, SiP menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengkaji proses telaahan dan kajian soal kenaikan tarif Angkutan Umum hal ini diharuskan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah Propinsi melaui Skep Gubernur bernomor 125/Skep/HK/2008 tertanggal 24 Mei 2008 tertanda Gubernur Piet A. Tallo, SH tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Daerah Propinsi NTT sehingga Pemkab dalam mengambil suatu kebijakan tidak terkesan mendahului aturan teknis dan koridor hukum yang berlaku hal yang sama juga dijelaskan Ketua DPRD TTU Agustnius Talan, S. Sos dan berjanji secepat akan mengumumkan tarif Angkutan Umum melalui media electronik milik pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu pula Kordinator aksi unjuk mengungkapkan penyelesain jalur alternatif yang saat ini telah dipakai lalulintas keluar masuk Angkutan umum yang terletak sebelah timur terminal antar Kota dan luar kota kefamenanu dinilai jalur alternatif tersebut sangat merugikan Rute jalur Bus maupun mikrolet Atambua–Kefa dalam menjaring penumpang angkutan umum hal ini disebabkan posisi tata ruang terminal yang sempit dan jalur alternatif tersebut tidak memungkinkan dipakai karena kondisi jalan yang rusak sehingga terjadi rawan kecelakaan.
Menanggapi hal tersebut, Djara menjelaskan Pemerintah akan memperhatikan Jalur alternatif tersebut dalam Tahun Anggaran 2009 mendatang dan sesuai tata ruang kota terminal pelayanan penumpang yang ada akan dipindahkan ke lokasi KM 9 jurusan Kupang yang telah disiapkan pemerintah daerah kabupaten TTU. (uli)




Jabatan DPM Lira Q Ende Lowong
Ismail Plt DPM Ende

Ende, Lentira
Lira Q Distrik Ende telah (dua) pekan pasca kepemimpinan Herman Minggu, SH yang beralih tugas sebagai Manager Personalia (MP), kembali lowong karena karena Pelaksana Tugas Direktur Program Manager (DPM) Ende Antonius Yanto, SE yang ditunjuk ole Direktur Lira Q, Jufri Deny H. Pakh, SP mengajukan pengunduran diri karena mendapatkan pekerjaan di tempat baru.
Herman Minggu, selaku MP Lira Q Ende menyatakan bahwa saat ini Lira Q Ende untuk sementara dijalankan oleh Abdul Munir Ismail yang juga menjabat sebagai Pengawas (MED) Lira Q Kabupaten Ende.
Abdul Munir Ismail yang adalah mantan MP Lira Q Distrik TTS, berdasarkan surat tugas Direktur Lira Q ia ditugaskan menjalankan MED Lira Q Distrik Sumba dan Flores.
Lebih jauh dikatakan oleh Minggu, bahwa kedepannya Lira Q Ende akan lebih profesional dan semua yang telah terjadi diwaktu yang lalu sebaiknya dijadikan pengalaman berharga bagi semuanya, sehingga Lira Q Ende semakin jaya di bumi Ende Sare
Sementara itu Direktur Lira Q, Jufri Pakh yang dikonfirmasi masalah ini diruang kerjanya mengatakan bahwa, jabatan Direktur Program Manager (DPM) Lira Q Kabupaten Ende untuk kedepannya akan dilakukan berdasarkan pada perangkingan, kinerja dan staf dan keberhasilan dalam menjalankan program, dan DPM yang baru akan menempati Kabupaten Ende pada tanggal 15 Juni 2008.
“Orangnya sudah ada, tinggal kita mantapkan penyelesaian laporan MED saja, terus kita sudah bisa menempatkan orang tersebut, karena di Ende masalah program Ekonomi dan kinerja staf kurang optimal, semua ini oleh karena Manager Personalia sebelum ini tidak kreatif dan kurang profesional, kurang memahami aturan, sehingga pak Herman Minggu saya tunjuk sebagai gantinya karena saya tau dia lebih profesional, dan memahami tugas tersebut,” jelasnya. (tim)




Baru Setahun Di Sumba Tengah
Lira Q Sudah Meringkankan Beban Ekonomi Warga

SumbaTengah, Lentira
Lira Q adalah sebuah Lembaga Independen berbasis investasi yang bergerak untuk memberdayakan masyarakat dibidang Pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
Melalui berbagai tahapan pembentukannya, Lira Q berhasil mengukuhkan kebersamaan melalui suatu pendirian lembaga yang berbasis investasi masyarakat dan program pengembangan kelembagaan dengan sistem kerjasama serta mempunyai jaringan di seluruh wilayah NTT.
District Sumba Tengah yang saat ini telah mempunyai 3 sub district masing-masing sub district Katiku Tana, sub district Umbu Ratu Nggay Barat, sub district Katiku Tana Selatan dan satu sub district pembantu yang berada di wilayah Umbu Ratu Nggay Barat.
Lira-Q Sumba Tengah telah berkiprah sejak 7 Mei 2007 lalu dengan program penguatan ekonomi dan telah berhasil merekrut sebanyak 657 mitra dengan jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp 281.200.000.
Dari besaran dana yang telah dikucurkan Lira Q distrik Sumba Tengah, 90 persen dana-dana tersebut telah dikembalikan sedangkan sisanya masih dalam proses.
Untuk Program Investasi dalam bentuk Mitra Beasiswa, Lira Q distrik Sumba Tengah mempunyai mitra sebanyak 84 orang dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dengan jumlah total investasi Rp 129.500.000.
Sedangkan program Quick Invest (QI) berjumlah 53 orang mitra dengan jumlah investasi sebesar Rp 726.000.000. Dan dari total dana tersebut, semuanya telah dikembalikan ke lembaga. Sementara Investasi jangka Panjang, sampai saat ini baru berjumlah Rp 30.000.000 dan masih dalam tahap prospek.
Untuk Program Shortly, saat ini telah mempunyai 74 orang mitra dengan total investasi mencapai Rp 130.000.000. ECC New 91 orang, dengan total investasi Rp 16.680.000.
Dari keseluruhan berbagai program yang telah dijalankan, total dana yang dikelola oleh District Sumba Tengah hingga saat ini mencapai Rp 1.313.480.000.
Semua program yang digulirkan Lira Q kepada masyarakat Sumba Tengah membawa manfaat karena program yang ada dirasakan oleh masyarakat sangat membantu.
Lira Q hadir tidak membedakan karena pada dasarnya semua orang sama dan membutuhkan. Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diharapkan terutama masyarakat Sumba Tengah. (ami)




Lira Q Tetap Menjamin Kemitraan

SoE, Lentira
Untuk memperkuat jaringannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Lira Q Distrik TTS semakin giat melakukan sosialisasi. Baik dilakukan oleh distrik Soe maupun sampai tingkat sub distrik. Seperti yang dilakukan oleh sub distrik Mollo Utara yang melakukan sosialisasi di SMP Negri 1 Tobu, kecamatan Mollo Utara beberapa waktu lalu.
Kegiatan sosialisasi yang dihadiri para guru serta siswa dan siswi, dibuka oleh Sub District Program Manager, Muhamad Abdullah.
Berbagai pertanyaan dilontarkan peserta sosialisasi yang merasa tertarik dengan program Lira Q yang ditawarkan karena dianggap bermanfaat bagi sistem pendidikan.
Seperti yang ditanyakan seorang guru menyangkut jumlah orang yang bisa mendaftar sebagai mitra Lira Q beasiswa Terdidik.
Menyikapi pertanyaan tersebut, Abdullah yang tampil sebagai pemateri secara gamblang menjelaskan bahwa Lira Q pada prinsipnya tidak memasang target atau memberi batasan bagi warga yang ingin menjadi mitra beasiswa. Karena pada dasarnya program beasiswa untuk membantu siapa saja tanpa membedakan karena semua membutuhkan.
Pembayaran transport bagi mitra Lira Q beasiswa terdidik bisa dilakukan secara langsung dengan cara staf Lira Q yang mendatangi mitra dan langsung membayar, atau bisa juga ditransfer melalui rekening bank sesuai kesepakatan yang ditandatangani bersama.
Sementara ditempat terpisah, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di SMU Al-Ikhlas SoE yang dilakukan oleh sub distrik kota Soe, dalam hal ini tampil sebagai pembicara Volunter Sub District Kota Soe, Suwatni Abdullah.
Dalam pemaparannya, dijelaskan secara umum menyangkut visi dan misi Lira Q, yakni Lira Q adalah memberi tanpa membedakan karena semua orang membutuhkan, Lira Q berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap mitra dengan mendisiplinkan diri dalam beberapa program seperti, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
Dalam kesempatan tersebut, ada pertanyaan yang menyebutkan jika telah menjadi mitra Lira Q terdidik dan bila ingin melanjutkan studi diluar Nusa Tenggara Timur, apakah masih terdaftar sebagai mitra atau hubungan kemitraannya putus.
Menyikapi peranyaan tersebut, staf Lira Q secara sub distrik kota Soe menguraikan bahwa sistem kemitraan akan tetap berlangsung, dan Lira Q akan tetap menjalankan kewajibannya sesuai surat perjanjian walaupun mitra tersebut akan melanjutkan studinya keluar NTT. Sedangkan menyangkut dengan sstem pembayaran transport atau registrasinya akan dilakukan melalui transfer rekening bank. (ike)




Meningkatkan Mutu Pelayanan

SoE, Lentira
Untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten TTS saat ini tengah melakukan upaya pergantian pipa penyaluran.
Direktur PDAM Kabupaten TTS, Didi Hadi, kepada wartawan menjelaskan, upaya untuk mengganti pipa tersebut disebabkan karena pipa yang ada saat ini hampir seluruhnya sudah karat karena termakan usia. “Pipa pendistribusi air ini rata–rata sudah terpasang sejak tahun 1981, jadi bisa dibayangkan seperti apa kondisinya sekarang,” jelas Hadi.
Dijelaskan, target PDAM dalam tahun 2008 ini yakni sedikitnya 80 persen penduduk TTS sudah harus terlayani air bersih. Dari data yang diperoleh Lentira dari PDAM TTS, saat ini sedikitnya sekitar 4.500 pelanggan sudah terlayani PDAM.
Sedangkan menyangkut dengan retribusi, pihaknya merasa puas karena pelanggan dinilai mempunyai kesadaran untuk membayar rekening air setiap bulan, sehingga tingkat tunggakan rekening relatif kecil.
Untuk itu pihaknya demikian Hadi juga memberi kelonggaran kepada pelanggan dalam hal pembayaran rekening, seperti batas waktu pembayaran diberikan selama tiga bulan.
Namun apabila melewati batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan melakukan pemutusan. “Itupun setelah diadakan pendekatan kepada pelanggan,” ungkap Hadi kepada Lentira yang ditemuinya diruang kerjanya belum lama ini.
Dalam tahun anggaran 2008 ini, pemkab TTS melalui dana APBD Kabupaten akan melakukan penggantian pipa jaringan sepanjang 9.600 meter. Namun diakui Hadi, saat ini pihaknya baru melaksanakan sekitar 1.200 meter.
Selain dibiayai dari APBD Kabupaten, dalam tahun anggaran 2008 ini juga akan diadakan pemeliharaan dan penggantian jaringan distribusi sepanjang 3.000 meter yang dibiayai dari penyertaan modal investor dan pemerintah daerah.
Sementara itu terkait keluhan masyarakat yang mengeluhkan sering terjadi kemacetan dalam pendistribusian air ke rumah warga, Hadi menjelaskan, yang menjadi kendala bagi PDAM saat ini adalah menyangkut jaringan distirbusi yang terbuat dari asbes yang sudah terpasang sejak tahun 1981 dimana kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena karat sehingga mudah jebol apalagi arus tekanan air yang bersumber dari mata air Bonleu sangat besar sehingga tekanannya harus diatur.
Selain adanya keluhan dari pelanggan PDAM, penyediaan air bersih yang diperuntukan bagi desa-desa juga sampai saat ini belum terlaksanakan, menurut Hadi sejauh ini PDAM baru mengelolah lima Kecamatan. Hal tersebut disebabkan karena belum ada serah terima dari pihak pelaksana.
“Kami tidak tahu apa alasannya. Apakah bangunan–bangunan itu hanya akan dijadikan sebagai monumen? Padahal niat kami hanya ingin menyelamatkan aset Negara dan sekaligus melayani masyarakat,” ungkap Hadi kesal.
Dijelaskan, untuk harga air PDAM saat ini sangat murah yakni hanya Rp 450/m3. Dalam tahun 2008 ini, sesuai usulan PDAM kepada pemerintah TTS, maka harga satuan akan dinaikan menjadi Rp 2.500/m3.
Namun untuk hal tersebut ungkap Hadi sudah ada Peraturan Daerahnya, tapi sejauh ini belum dapat dilaksanakan karena pihak PDAM melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah sehingga kenaikan harga satuan PDAM belum diberlakukan.
Bangun Pabrik Air Mineral
Menurut rencana pada tahun anggaran 2008 ini, PDAM TTS akan membangun sebuah pabrik air mineral yang berlokasi tepat disebelah kantor PDAM.
Direktur PDAM TTS, Didi Hadi menjelaskan, dasar pemikiran dibangunnya pabrik air mineral karena Kabupaten TTS mempunyai sumber mata air dengan kualitas yang baik. “Dasar pemikiran kami untuk membangun pabrik air mineral karena kabupaten TTS mempunyai sumber mata air yang banyak dengan kualitas air yang bagus sehingga kedepan TTS tidak lagi memasok air mineral dari luar,” jelas Hadi.
Dikatakan, dengan membangun pabrik air mineral maka akan menambah pendapatan asli daerah, serta membuka lapangan pekerjaan bagi anak daerah.
“Berarti dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten TTS dan meningkatkan PAD,” ujar Hadi. (ike)





Pilkades Noebaun
Dua Suku Tidak Mengikuti Pilkades

Kefa, Lentira
Proses pemilihan kepala Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU periode 2008-2013 yang baru dilaksanakan ternyata berdampak pada ketidakpuasan dua suku menyusul keputusan panitia pemilihan kepala desa yang hanya meloloskan tiga calon yang berasal dari dua suku dan satu calon non suku.
Kedua suku yang merasa tidak puas terhadap keputusan panitia pemilihan masing-masing, suku Man’fah dan suku Up’batan. Sedangkan tiga calon yang dinyatakan lolos verifikasi oleh panitia masing-masing, Tinus Rao (suku Krus), Frans Toh (suku Toh) dan Agustinus Biamanasi (non-suku).
Dalam proses pemilihan kepala desa Noebaun tersebut, ada lima calon kades yang mendaftar, yakni Bartholomeus Tnesi (suku Manfah), Oktovianus Sarah (suku Upbatan), Tinus Rao (suku Crus), Frans Toh (suku Toh) dan Agustinus Biamanasi (non-suku).
Dalam keputusan yang dibuat oleh panitia bahwa yang mendaftar sebagai calon kepala desa boleh melalui suku dan non suku. Tapi dengan syarat setiap suku hanya mencalonkan satu orang demikian juga dengan calon yang berasal dari luar suku.
Dengan demikian calon yang terdaftar dalam proses pemilihan kepala desa berjumlah lima orang calon.
Namun dari hasil penjaringan tahapan Verifikasi, panitia pilkades hanya menetapkan tiga calon, yakni dua mewakili dua suku yang berbeda dan seorang calon berasal dari luar suku atau tidak mewakili suku.
Terhadap keputusan panitia yang tidak meloloskan dua calon dari suku suku Manfah dan suku Upbatan, maka massa dari kedua calon yang berjumlah sekitar sekitar puluhan orang mendatangi kantor camat Noemuti guna menyampaikan aspirasi mereka ke camat Noemuti Agustinus Lafu, S.Ip.
Dalam pertemuan antara camat Noemuti, panitia Pilkades dan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta perwakilan dari kedua suku tidak ada kesepakatan sehingga perwakilan dari kedua suku merasa kecewa dengan panitia Pilkades yang dinilai tidak profesional.
Ketua panitia Pilkades Desa Noebaun, Marsel Nabu, dalam penjelasannya mengatakan, panitia sudah bekerja sesuai aturan yang ada, sehingga bagi calon yang tidak memenuhi kriteria pencalonan, termasuk tidak memenuhi jadwal yang ditetapkan dengan sendirinya dinyatakan gugur.
Padahal menurut Nabu, jadwal yang ditetapkan panitia sudah ditunda selama tiga kali yang disebabkan oleh kesalahan bakal calon sendiri yang tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pendaftaran. Dengan demikian panitia memutuskan proses pendaftaran ditutup pada 8 Mei 2008.
Ironisnya, lanjut Nabu, sehari sebelum penutupan pendaftaran, kedua bakal calon Kepala Desa Noebaun mendatangi panitia untuk mendaftar, namun setelah berkas diterima dan diverifikasi maka ditemukan kekurangan berkas administrasi terkait surat keterangan dari Kades. Karena waktu pendaftaran yang telah ditetapkan oleh panitia telah berakhir, maka kedua calon tersebut dinyatakan gugur.
Sementara itu Camat Noemuti, Agustinus Lafu, menegaskan, proses pilkades Noebaun yang ditetapkan panitia sudah dinyatakan final dan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, sehingga bagi kedua bakal calon yang terlambat mendaftar dinyatakan gugur. Keterlambatan tersebut diakibatkan bukan oleh panitia tetapi disebabkan oleh kedua bakal calon yang tidak memahami surat keterangan dari kepala desa tentang dukungan bakal calon.
Merasa calon mereka yang dinyatakan gugur oleh panitia, maka massa dari kedua suku menyatakan akan memboikot proses pilkades Noebaun. Hal tersebut disampaikan koordinator kedua suku, Kanisius Tmeubam."Kami tidak akan mengikuti proses pilkades. Kami menyatakan memboikot jalannya Pilkades," tegas Tmeubam.
Menanggapi ancaman warga yang berasal dari kedua suku, camat Noemuti Agustinus Lafu, menghimbau agar bakal calon yang gugur dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, karena proses Pilkades tetap berpedoman pada asas pemilu.
Sesuai kesepakatan maka panitia tetap melanjutkan proses pilkades sampai selesai. Sesuai jadwal pemilihan kepala desa Noebaun periode 2008-2013 dilaksanakan pada 30 Mei 2008. (jk)




Noemuti Dapat Rp 85 Juta

Kefa, Lentira
Lembaga Investasi Lira Q Distrik TTU belum lama ini telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp 85 juta kepada mitra Lira Q di Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU berupa Dana Penguatan ekonomi.
Distrik Programe Manager (DPM) Lira Q Disrict TTU, Ishak Langkola, SP mengatakan, dana yang telah tersalur kepada mitra diharapkan dapat dikelolah demi perbaikan ekonomi mitra.
Sementara Sub Distrik Programe Manager (SDPM) Noemuti, Yos Kobesi, S.Pd kepada Lentira mengemukan, program penguatan ekonomi yang saat ini dijalankan sudah menjaring sedikitnya 277 mitra, dengan rincian, tahap pertama sebanyak 233 orang dengan jumlah dana yang telah disalurkan mencapai Rp 58 juta yang masing-masing mitra mendapat Rp 250 ribu hingga Rp 300 Ribu.
Sedangkan pada tahap kedua total dana yang disalurkan kepada 44 mitra mencapai Rp 27 juta lebih dengan rincian setiap mitra bisa mendapatkan hingga Rp 750 ribu.
Dikatakan Kobesi, masyarakat Noemuti yang telah menjadi mitra diharapkan tetap menjalin kerjasama karena Lira Q tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Salah seorang mitra kepada Lentira mengharapkan agar Lira Q tetap memperhatikan usulan dari setiap mitra sehinggga mitra dapat mengembangkan usahanya. Namun lain lagi dengan pernyataan salah seorang mitra yang menyatakan bahwa Lira Q sering terlambat dalam merealisasikan dana pinjaman kepada mitra.
Untuk itu,menyikapi hal tersebut, Supervisor Sub District Kecamatan Noemuti Dominggus Kase menyatakan, tahapan realisasi sudah sesuai prosedur, akan tetapi dalam pemasukan penerimaan usulan dari masyarakat harus sesuai tahapan dan mekanisme yang ditetapkan Lira Q, yakni satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo realisasi mitra sudah harus memasukan usulan kepada Lembaga melalui Volunter yang ditindak lanjuti oleh para Supervisor.(jk)




Korban Bencana Manggarai Tuntut Perbaikan Rumah

Ruteng, Lentira
Masyarakat korban bencana alam Manggarai yang dimotori beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum lama ini mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai untuk menanyakan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 65 Miliar kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk pembangunan kembali rumah warga korban bencana alam.
Massa yang dipimpin Marsel Ahang dan Mus Wanggut meminta Kapolres Manggarai dan Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng agar segera melakukan proses pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket) untuk mengungkap kasus dana bencana alam senilai lebih dari Rp. 65 Miliar lebih yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya lebih lanjut.
Selain mempertanyakan dana bantuan bencana alam, massa yang terdiri dari korban bencana alam dan gabungan beberapa LSM juga menanyakan dana yang dipakai untuk pengerukan pasir yang memakai dana bantuan bencana alam senilai Rp. 7,5 miliar di Wae Pesi Kecamatan Reo, serta dana sebesar Rp. 2,2 miliar yang dialokasikan untuk proyek yang dinilai tidak jelas.
Massa juga mempertanyakan dana bantuan bencana alam untuk bidang pendidikan senilai Rp 10 Juta yang diduga telah dipotong oleh salah satu bank di Ende untuk membiayai konsultan di SMK 2 Ende selaku pengawas proyek.
Untuk itu kepada anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan Ruteng untuk mendampingi korban bencana alam serta memanggil pihak pemerintah Kabupaten Manggarai agar bertanggungjawab atas keluhan–keluhan masyarakat yang sudah diambil data rumah murah di Kecamatan Ruteng, khususnya warga Kelurahan Wae Belang yang sampai saat ini masih menunggu pengerjaan rumah mereka.
Kekecewaan warga korban bencana alam bermula dari janji pemerintah yang akan memberikan kunci rumah tanda untuk segera menempati. Namun pada kenyataannya, bukan kunci rumah yang didapat korban tetapi hanya paku yang diberikan dengan maksud agar warga mengerjakan sendiri rumah yang rusak.
Dalam aksi tersebut mereka meminta kepada DPRD agar segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dana senilai Rp 65 miliar serta bantuan–bantuan lain dari donator non Pemeritah. (Oce)



Ijin Insedentil Harus Dicabut

Kefa, Lentira
Para supir angkutan umum jurusan Atambua–Kefa meminta agar ijin trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) diberlakukan, mengingat ijin Insedentil yang tidak berlaku masanya merugikan pengusaha angkutan seperti harus membayar retribusi sebesar Rp 26.000.
Demikian dikatakan David Solokana, supir angkutan kota kepada kepala Dinas Perhubungan TTU saat melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD TTU Senin 26 Mei pekan lalu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menyikapi tuntutan para supir, Kepala Dinas Perhubungan TTU, Alvian Olvadius Djara, S.Ip mengatakan, ijin isendentil hanya diberlakukan kepada angkutan umum yang beroperasi diluar ijin trayek karena keterbatasan armada yang melayani rute-rute tertentu.
Dikatakan Djara, pihak Dishub TTU telah mencabut ijin insedentil karena masa berlakunya telah habis sejak 28 Januari 2008 lalu. Dan kepada para pegusaha mikrolet yang mengantogi ijin isendetil dianjurkan untuk mengurus ijin trayek.
Hal senada juga disampaikan Kasubdin Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan TTU, Abidin L. Aman melalui Pelaksana Tugas UPTD LLAJ Dinas Perhubungan Propinsi NTT wilayah TTU.
Sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1949 tentang khusus Angkutan Jalan, dipakai menjadi acuan dalam mensosialisasikan terhadap Organda, pengusaha untuk segera melakukan pengalihan izin trayek.
Untuk diketahui kriteria selama masa toleransi yang disepakati antara pengusaha angkutan bersama Dinas perhubungan TTU, Belu dan Dinas Perhubungan Propinsi NTT pada tanggal 28 Januari 2006 disepakati angkutan umum yang mengangkut penumpang dari Kefa ke Atambua atau sebaliknya harus membayar retribusi daerah sebesar Rp 26 000, serta kendaraan tersebut harus memenuhi masa uji kelayakan. (uli)





Kenaikan Harga BBM, tariff Angkot di Ngada Juga Dinaikan
Ngada, Lentira
Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat para supir angkutan yang melayani rute Bajawa-Mataloko tidak menjalankan aktivitas seperti biasa. Mereka melakukan aksi mogok menuntut pemerintah Kabupaten Ngada segera mengeluarkan keputusan yang memberlakukan tarif baru.
Dalam aksinya, para supir memarkirkan kendaraan mereka dipertigaan Mataloko dan selanjutnya menuju kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada dengan maksud menuntut agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk menaikan tarif sesuai dengan jarak tempuh.
Salah seorang sopir angkot yang sempat diwawancarai mengatakan, aksi yang dilakukan hanya sekedar meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah tentang tarif Angkutan. Karena menurut para supir tanpa Perda masyarakat pasti akan tetap membayar dengan harga lama.
“Kami tidak mungkin mengenakan tarif lama sedangkan harga Bahan Bakar sudah naik,” ujar seorang supir.
Melihat situasi dan kondisi yang terjadi, akhirnya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Perda tentang tarif angkutan yang yang disesuaikan dengan jarak tempuh. (eme)





Kesejahteraan Staf Lira Q Jadi Prioritas
Rote Ndao, Lentira
Kebijakan umum Lira Q NTT yang mewajibkan agar semua staf Lira baik di distrik maupun sub distrik untuk menjalankan program investasi dan pendidikan mendapat sambutan dari seluruh staf Lira Q distrik Rote Ndao.
Distrik Program Maneger (DPM) Rote Ndao, Yusthan Menoh, A.Md dalam evaluasi mingguan dengan staf Lira Q Distrik Rote Ndao menegaskan, kebijakan dan tanggungjawab staf dalam menjalankan program Lira Q sangat menentukan masa depan mitra.
Selain itu Menoh juga mengingatkan agar staf Lira Q bekerja dengan semaksimal mungkin sesuai harapan agar mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Karena menurutnya, Lira Q mulai dikenal masyarakat sehingga terjadi peningkatan investasi sebesar Rp 210 juta dan terjadi penambahan mitra beasiswa sebanyak 8 orang sehingga total mitra beasiswa menjadi 59 orang serta investasi jangka panjang mencapai Rp 30 juta.
SDPM Pantai Baru, Hance Killa, dalam rapat evaluasi mingguan yang dilaksanakan belum lama ini mengatakan, bila seluruh staf Lira Q mau berusaha untuk mencapai target maka harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan seperti yang dilakukan staf Pantai Baru.
Dikatakan Killa, khusus untuk sub distrik Pantai Baru, investasi mencapai Rp 90 juta dan beasiwa tiga orang. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi terus menerus sehingga dari waktu ke waktu jumlah investasi terus meningkat dan jumlah mitra beasiswa terdidik bertambah.
Dikatakan, kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan tentunya memiliki resiko yang besar bagi yang tidak melaksanakannya, sehingga setelah batas waktu yang ditentukan maka staf akan menerima ‘buah’ dari hasil kerja kerasnya selama ini dengan harapan untuk kemajuan dan perkembangn Lira Q kedepan. (Oby)


Fiz R vs Jupiter MX, Tade Tewas
Rote Ndao, Lentira
Tabrakan antara dua sepeda motor yang terjadi tepatnya di depan Koramil Pante Baru Rote Ndao antara Feki Foeh yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dengan Oktovianus Tade yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R menelan korban jiwa.
Tabrakan tidak dapat terhindari akibat kurang hati-hatinya kedua pengendara dalam memacu sepeda motor. Akibatnya Oktovianus Tade tewas seketika, sedangkan Foeh mengalami pata kaki sebelah kiri .
Informasi yang diperoleh Lentira menyebutkan, saat kejadian tidak ada saksi yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut karena saat kejadian jalanan masih sepi dan masyarakat pun belum melakukan aktivitas. Namun dari informasi yang dihimpun menyebutkan, korban tewas mengalami luka serius pada kepala, tangan, muka dan kaki sehingga sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Sedangkan Feki Foeh yang mengalami patah kaki langsung dilarikan ke RSU Ba’a.
Tabrakan terjadi akibat kedua pengendara sepeda motor Fiz R yang dikendarai Tade yang datang dari arah pelabuhan dan Foeh yang mengendarai Jupiter MX yang datyang dari arah Olafuliha’a sama-sama tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai.
Seperti yang disaksikan Lentira dilokasi kejadian terlihat ada tumpukan batu berbentuk kuburan dengan darah segar yang masih berserakan dipinggir jalan meskipun telah di siram dengan air oleh warga sekitar.
Sesaat setelah kejadian pihak keluarga tidak satupun yang mau berkomentar mengenai kejadian tersebut. Keluarga merasa terpukul dan menerima kenyataan.(oby)




Hasil Laut Masih Menjadi Unggulan Flotim
Larantuka, Lentira
Bupati Flores Timur, Drs. Simon Hayon, mengatakan, Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari pulau-pulau memiliki hasil laut yang saat ini sedang diberdayakan untuk peningkatan pendapat asli daerah (PAD) seperti ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut.
Demikian dikatakan Simon Hayon saat menerima kunjungan Danlantamal VII Kupang, Brigjen TNI (Mar) Syaiful Anwar ketika melakukan kunjungan kerja ke Larantuka, Flores Timur Senin 26 Mei pekan lalu.
“Dalam memanfaatkan hasil laut kami (Pemda Flotim, Red) telah mengirim sedikitnya 300 karang taruna untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Malindo terkait pemanfaatan hasil laut, seperti pembuatan chips ikan yang diharapkan akan menjadi produk unggulan kabupaten ini,” ungkap Hayon.
Lebih lanjut dijelaskan, kondisi kepulauan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah dan peradaban masa lalu, seperti Pulau Solor yang mempunyai hubungan erat dengan suatu daerah di Sukabumi yakni, Legong Solo.
“Untuk itu kami sedang berupaya untuk menghadirkan beberapa pakar dari Prancis seperti pakar Sosiolog, Antropolog, Arkheolog untuk melakukan kajian tentang sejarah peradaban tersebut, sehingga jangan ada presepsi yang keliru tentang hal itu,” ungkap Hayon.
Sementara Danlantamal Bigjen TNI Saiful Anwar, dalam kesempatan tersebut hanya menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi perairan dan proses pengamanan laut.
Seperti maraknya kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bom serta pemasangan bagan-bagan penangkapan ikan yang dirasakan sangat menggangu lalulintas laut dan pelayaran.
Oleh karena itu pihaknya sangat mengharapkan kerja sama dari pihak Pemda untuk mendukung misi tersebut dalam menjaga ekosistem laut.
“Kerjasama ini sangat kami harapkan demi menjaga kesetabilan perairan dan perkapalan,” ungkapnya.
Acara tatap muka dalam rangka kunjungan kerja Danlantamal VII tersebut, melibatkan unsur -unsur Muspida Kabupaten Flores Timur dan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Pemda kepada Angkatan Laut dan sebaliknya. (kim)



Wungubelen : PD Tetap Mendukung Hayon-Lagadoni
Larantuka, Lentira
Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai pendukung paket Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Drs. Simon Hayon dan Yohanes Lagadoni Herin, S.Sos masa bakti 2005-2010, bertekad dan tetap komitmen atas dukungan tersebut.
Demikian dikatakan ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Flores Timur, Theodorus M. Wungubelen, SH pada pembukaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Kabupaten Flores Timur di Larantuka belum lama ini.
Rakercab yang melibatkan segenap pengurus partai baik dari tingkatan DPC hingga tingkatan ranting berlangsung dalam suasana demokratis.
Diharapkan, melalui momentum Rakercab PD dapat menjadikan kader partai yang militan dan handal serta bisa benar-benar melahirkan wakil dan pemimpin rakyat yang mampu menggali dan menghayati serta mengamalkan dengan benar nilai-nilai luhur dengan misi besar yang dijunjung tinggi oleh agama.
Nilai luhur tesebut seperti, nilai keadilan, kejujuran, kesetaraan, toleransi serta bekerja sama, menggali dan mengamalkan nilai – nilai dasar agama.
Terkait dengan komitmen partai, dia menambahkan DPC PD Flotim telah melahirkan pemimpin. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kader partai untuk menjaga duet kepemimpinan Hayon-Lagadoni hingga akhir masa jabatan.
“Partai Demokrat harus punya sikap yang tegas untuk menjaga duet ini agar terhindar dari upaya-upaya sistematis yang mau memisahkan duet kepemimpinan daerah tercinta ini,” tegasnya.
Dihadapan ratusan pengurus partai, Wungubelen menghimbau agar sebagai kader partai harus tetap menjadi filter bukan sebaliknya kompor pemanas yang akan membawa kehancuran besar dalam pemilu 2009 mendatang.
Selain itu semua kader partai harus mampu berjuang dengan memperkuat infrastruktur parti sampai ke tingkat yang paling rendah, serta mampu menjaga citra partai Demokrat.
Ditegaskan pula, setiap kader partai harus mampu menyeleksi calon wakil rakyat yang memiliki reputasi baik dan yang tidak tercelah kecuali masih dalam batas-batas kewajaran.
“Kader partai yang militan diharapkan mampu melakukan komunikasi politik dan mentaati rambu-rambu dan aturan yang berlaku, serta tidak menghalalkan segala cara, termasuk kampanye negatif yang merugikan citra partai,” tegasnya.
Lebih jauh dirinya menghimbau kepada seluruh kader partai agar tidak menggunakan konsep politik ‘panjat pinang’ karena diyakini bahwa tidak akan ada kemenangan sejati.
“Karena selama konsep itu masih ada, maka kultur politik Flotim tidak akan berubah, perebutan dan persaingan mencapai puncak namun tidak pernah melahirkan pemimpin yang sejati. Perbedaan pendapat menjadi energi, bukan sebaliknya menjadi pola sikap deskruptif,” tandanya. (kim)